Rasional?

Pada kuartal keempat tahun 2016, situasi perpolitikan di Indonesia, khususnya DKI Jakarta mulai kembali memanas. Akhir bulan September kemarin adalah batas akhir pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. Seperti yang sudah kita ketahui, DKI Jakarta menjadi salah satu tolok ukur kekuatan politik dari partai-partai yang ada. Tentunya kemenangan pada Pilkada ini bisa digunakan pula untuk memprediksi bagaimana persebaran kekuatan politik untuk Pilpres nantinya.

Pilkada DKI Jakarta 2017 diawali dengan kejutan pasangan calon yang mendaftar. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali maju bersama Djarot Saiful Hidayat, padahal hubungan antara Ahok dengan PDIP sempat memanas beberapa waktu sebelumnya. Calon berikutnya, Anies Baswedan maju bersama dengan Sandiaga Uno. Pencalonan ini mengejutkan berbagai pihak, karena Anies sebelumnya adalah juru bicara Jokowi-JK di Pilpres 2014. Ia dengan keras menolak dan mengkritisi tokoh-tokoh yang ada di belakang Prabowo-Hatta, namun kini justru bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKS. Calon ketiga, adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan Sylviana Murni. Agus mengejutkan publik karena ia mundur dari kariernya yang cemerlang di dunia militer. Majunya calon-calon pejabat ini mengejutkan karena tokoh-tokohnya sendiri, kombinasinya, dan waktu pengumumannya. Misalnya saja Anies yang mengaku dihubungi cukup mendadak oleh Gerindra dan koalisinya. Agus juga baru dihubungi oleh SBY pada tanggal 22 September untuk diajukan menjadi calon gubernur (“Saya Harus”, 2016).

Prematur

Salah satu syarat untuk mencalonkan diri menjadi calon gubernur adalah dengan memenuhi syarat-syarat administratif. Salah satunya adalah dengan mengumpulkan visi, misi, dan program kerja pasangan calon. Ahok-Djarot memiliki visi, 5 misi, dan 11 program kerja, yang kemudian disusun dan diurai ke dalam 22 halaman. Agus-Sylviana menyusun rencana DKI 5 tahun ke depan ke dalam 5 bab dan diuraikan ke dalam 40 halaman. Selanjutnya, Anies-Sandi memiliki visi, 5 ruang lingkup misi, dan 4 program prioritas, yang disusun hanya ke dalam 3 halaman saja (Iqbal, 2016). Visi, misi, dan program yang telah diterima oleh KPUD ini kemudian di-publish oleh media dan juga oleh KPUD sendiri. Beberapa program kerja yang di-publish adalah berkaitan dengan masalah yang sering dialami oleh DKI Jakarta, yaitu tata ruangkemacetan dan banjir.

Berdasarkan publikasi tersebut, dapat diketahui bahwa program kerja Ahok-Djarot sangat komprehensif, jelas, dan spesifik. Mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk membenahi Jakarta secara detil. Sedangkan dua calon lainnya kurang detil, kurang jelas, kurang spesifik, apalagi komprehensif. Dari visi, misi, dan program kerja tersebut, banyak netizen yang pro-Ahok langsung menggunakan data tersebut untuk mempromosikan dan membanggakan calonnya.

Membandingkan data, visi, misi, dan program kerja tentu sangat baik dilakukan oleh para calon pemilih. Meski begitu, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan pula. Seperti yang sudah disampaikan di atas, pencalonan para tokoh-tokoh penantang ini banyak yang mendadak. Mereka mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk dapat membuat program yang detil dan komprehensif untuk dituliskan lalu diajukan ke KPUD. Berikutnya, Ahok sebagai petahana memang sudah berencana untuk mengajukan dirinya sejak beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun sebelumnya. Ia memiliki banyak waktu untuk mengatur visi, misi, dan program kerja untuk dilakukan 5 tahun mendatang. Petahana juga memiliki keuntungan akan akses data yang lebih mudah dan pengalaman di lapangan selama 2-4 tahun terakhir.

Saat ini, pertengahan Oktober 2016, belum memasuki masa kampanye pasangan calon. KPUD sendiri memperbolehkan para pasangan calon untuk merevisi visi, misi, dan program kerjanya (Iqbal, 2016). Pasangan calon juga dipersilahkan untuk menguraikan program-program yang dimiliki kepada masyarakat saat masa kampanye tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya para pasangan calon memiliki waktu sekitar satu bulan untuk membenahi visi, misi, dan program kerjanya yang telah dikumpulkan ke KPUD tersebut. Terlalu prematur jika kita langsung menilai bahwa dua pasangan calon lain tidak siap dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk Jakarta. Hal ini akan menjadi masalah yang berbeda ketika program kerja yang disampaikan saat masa kampanye adalah sama, tidak detil, atau terlalu abstrak.

Rasional

Sebuah kebahagiaan ketika mengetahui bahwa masyarakat saat ini sudah mulai mengutamakan rasio dalam menentukan pilihannya. Masyarakat mempertimbangkan visi, misi, program kerja, serta data-data objektif lainnya. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas (Sugihandari, 2016), rekam jejak atau prestasi kepala daerah sudah dianggap penting oleh 95,7% responden di seluruh Indonesia. Sebaliknya, kriteria subjektif seperti kesamaan latar belakang (agama/suku/daerah) sudah mulai melemah pengaruhnya. “Hanya” 53.5% yang menganggap kriteria tersebut penting untuk dimiliki oleh calon kepala daerah. Meski masih terdapat lebih dari 50% masyarakat yang menganggap penting kesamaan latar belakang ini, namun data di atas menunjukkan sudah mulai semakin banyak masyarakat yang mau untuk menggunakan kemampuan penalaran dan logika yang dimiliki dalam menentukan nasib kotanya.

Di sisi lain, pertimbangan rasional dalam memilih ini juga perlu untuk diwaspadai. Masih cukup banyak masyarakat yang menganggap dirinya sudah mempertimbangkan dengan logis alasan-alasan mengapa ia harus memilih salah satu pasangan calon. Lalu dengan sekuat hati menolak dan langsung menjatuhkan pasangan calon lainnya karena dianggap tidak kompeten. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk mempertahankan kelemahan-kelemahan pasangan calonnya dengan kemampuan penalaran yang dimilikinya. Mereka akhirnya terjebak dalam rasionalitasnya sendiri dan melakukan berbagai usaha rasionalisasi dari situ.

Ketika akhirnya mereka secara sadar ataupun tidak sadar melakukan rasionalisasi, maka keberpihakan secara “ekstrim” terhadap satu pasangan calon mungkin akan lahir dari dirinya. Mereka akan menganggap bahwa “Pilihanku pasti benar dan pilihanmu salah”. Pada akhirnya, mereka akan tampak serupa dengan masyarakat yang masih mengutamakan penilaian subjektif sebagai dasar alasan untuk menentukan pilihannya. Keduanya tampil dalam bentuk yang sama: fanatisme. Masyarakat yang satu dibungkus cantik dengan label “rasio”, lainnya dibungkus dengan kemarahan berlabel “agama dan subjektivitas”.

Metakognisi

Memang terdengar klise ketika mengatakan bahwa setiap orang pasti memiliki sisi positif dan negatifnya masing-masing. Sangat sulit menemukan segala sesuatu yang positif saja pada satu orang tanpa menemukan kecacatannya. Apalagi, yang menjadi sorotan adalah pejabat publik dan politikus. Sebagai masyarakat yang kritis, sungguh baik jika kita terus melakukan monitoring, kontrol, dan memberikan kritik pada setiap kebijakan yang dicanangkan atau dilakukan. Kita tidak bisa terjebak dalam fanatisme buta dan menerima begitu saja berbagai macam keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin yang telah kita pilih. Pada tingkat nasional misalnya, banyak masyarakat yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 lalu, tapi tetap menolak ketika kebijakan hukuman mati dan Perppu kebiri dicanangkan.

Proses berpikir yang kita lakukan tidak berhenti pada satu tahap saja. Kita tidak berpikir, berhenti, lalu berpindah ke topik lain. Sebagai individu yang berdaya, kita sebaiknya juga dapat melatih diri kita untuk berpikir kritis dan juga berpikir tentang apa yang kita pikirkan (metakognisi). Kita tidak hanya melakukan monitoring dan kontrol terhadap pemerintah, namun juga secara terus menerus melakukan monitoring terhadap apa yang terjadi di dalam pikiran kita, melakukan kontrol, dan meregulasi terhadap apa yang kita pikirkan (Forrest-Presley & Waller, 1984). Usaha ini memungkinkan kita untuk dapat berpikir secara lebih kritis dan juga dapat memiliki hasil pikir yang lebih baik lagi. Dalam konteks ini, proses dan hasil berpikir yang baik kemudian dapat berguna untuk menentukan pilihan, memberi penilaian, dan terus mengkritisi sikap dan kebijakan pemerintah kita.

“Our conscious motivations, ideas, and beliefs are a blend of false information, biases, irrational passions, rationalizations, prejudices, in which morsels of truth swim around and give the reassurance albeit false, that the whole mixture is real and true. The thinking processes attempt to organize this whole cesspool of illusions according to the laws of plausibility. This level of consciousness is supposed to reflect reality; it is the map for organizing our life” – Erich Fromm 

Referensi

Forrest-Pressley, D. L. & Waller, G. (1984). Cognition, Metacognition, and Reading. New York: Springer-Verlag New York Inc.

Iqbal, M. (2016, 14 Oktober). KPU DKI: Visi Misi Bakal Cagub-Cawagub Boleh Diperbaiki Saat Kampanye. Detiknews.com. Diakses pada 14 Oktober 2016 dari http://news.detik.com/berita/d-3320712/kpu-dki-visi-misi-bakal-cagub-cawagub-boleh-diperbaiki-saat-kampanye.

Saya Harus Punya Mentalitas Kuda Hitam. (2016, 10-16 Oktober). Tempo, hlm 32.

Sugihandari. (2016, 10 Oktober). Publik Semakin Rasional dalam Memilih. Kompas, hlm 5.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s